Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Peluncuran sistem kecerdasan buatan (AI) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang digagas di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudhi Sadewa, menandai sebuah lompatan historis. Inovasi seperti sistem AI bernama Trade AI dan aplikasi pelaporan mandiri SSR-Mobile ( Self Service Report ), beriringan dengan peresmian alat Scanner peti kemas X-Ray generasi baru, bukan sekadar penambahan perangkat keras, melainkan sebuah deklarasi perang yang dimodernisasi terhadap praktik ilegal dan penyelundupan. Ini adalah upaya nyata untuk menjawab ultimatum perbaikan kinerja yang didengungkan oleh Pak Mentri Purbaya.
Bukti Cinta Paling Simpel: Isi Survei 1-3 Menit! ❤️

EDUopinions

Trade AI hadir sebagai solusi kognitif. Dirancang secara internal oleh DJBC, sistem ini berfungsi sebagai analis risiko tingkat tinggi yang bekerja secara otomatis. Kemampuannya untuk membandingkan harga barang impor/ekspor dengan harga riil di pasar dan e-katalog pemerintah secara real-time adalah senjata pamungkas dalam mendeteksi ketidakwajaran nilai kepabeanan.

Dalam uji coba awal terhadap sekitar 145 PIB, sistem ini sudah mampu mengidentifikasi potensi kebocoran hingga Rp1,2 miliar. Akurasi, yang menurut teknisi diklaim mencapai 90%, memang masih bersifat progresif—seperti yang diakui oleh Menkeu, AI adalah sistem yang terus belajar (machine learning). Namun, sinyal awal ini sudah sangat menjanjikan yakni dapat mengubah fokus pengawasan dari pemeriksaan acak dan reaktif menjadi penargetan berbasis data dan prediktif.

Bersamaan dengan itu, peluncuran SSR-Mobile (Self Service Report Mobile) memperkuat pengawasan di fasilitas kepabeanan khusus seperti Kawasan Berikat dan Gudang Berikat. Aplikasi ini memungkinkan pelaporan real-time aktivitas barang dengan fitur geotagging, memungkinkan AI melakukan analisis risiko secara instan terhadap pergerakan barang, yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas dan memastikan kepatuhan.

Langkah Indonesia ini tidak sendiri. Secara global, penggunaan AI dalam kepabeanan telah menjadi standar best practice dan indikator modernisasi suatu negara. Bea Cukai Korea Selatan (KCS) telah memproklamasikan dirinya sebagai “AI-powered border guardian”, menggunakan AI untuk mengamankan perdagangan dan keselamatan nasional. Sementara itu, Bea Cukai Amerika Serikat (CBP) memanfaatkan AI secara ekstensif untuk skrining kargo, deteksi kontraband pada citra X-ray, dan pengawasan perbatasan secara real-time.
Uni Eropa melalui proyek CustomAI bahkan berupaya mengembangkan perangkat AI yang secara drastis dapat mengurangi false positives (alarm palsu) dalam inspeksi kargo, mempercepat clearance barang yang sah. Tujuan utamanya sama yakni meningkatkan akurasi dari kisaran 70-85% menjadi 95-98%, sekaligus memangkas waktu pembersihan kiriman dari berhari-hari menjadi hitungan jam.
Trade AI Indonesia memiliki kemiripan fungsional dengan inisiatif global ini, khususnya dalam hal:

  • Analisis Risiko Prediktif: Menggunakan ML untuk mengidentifikasi kiriman berisiko tinggi.
  • Otomatisasi Verifikasi Dokumen: Menggantikan proses manual yang lambat.

Keunggulan Trade AI yang fokus pada perbandingan langsung dengan harga pasar (marketplace) di Indonesia menunjukkan adaptasi yang cerdas terhadap tantangan lokal, di mana praktik under-invoicing seringkali dieksekusi dengan memanipulasi harga pasar yang tidak transparan. Dengan mengintegrasikan data e-commerce dan e-katalog, Bea Cukai Indonesia berpotensi menciptakan model penilaian pabean yang lebih adil dan akurat.
Almamater Memanggil! Suaramu Kekuatan Mereka! 🗣️

EDUopinions

Namun, revolusi digital ini datang dengan tantangan yang tidak sedikit, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun sumber daya manusia.

  1. Keterbatasan Infrastruktur dan Data
    Trade AI dan SSR-Mobile membutuhkan fondasi teknologi yang sangat kokoh. Kualitas data adalah “bahan bakar” bagi AI; data impor-ekspor historis harus lengkap, terstruktur, dan akurat agar sistem dapat belajar dengan efektif. Di Indonesia, tantangan infrastruktur digital, termasuk jaringan yang cepat dan andal di seluruh pelabuhan dan kantor pabean, masih menjadi pekerjaan rumah. Menkeu Pak Purbaya memperkirakan bahwa investasi lanjutan sebesar Rp45 miliar dibutuhkan hanya untuk mengembangkan sistem IT secara lebih canggih dan merata secara nasional, menunjukkan bahwa perjalanan ini masih panjang dan memerlukan komitmen anggaran yang berkelanjutan.
  2. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)
    Kehadiran AI berarti petugas tidak lagi dituntut untuk memeriksa dokumen satu per satu, tetapi harus menjadi “analis data kepabeanan” yang mampu menginterpretasi hasil dari algoritma AI, melakukan investigasi mendalam terhadap anomali yang ditemukan, dan mengoperasikan perangkat canggih. Tanpa pelatihan dan upskilling yang masif, SDM Bea Cukai akan menjadi hambatan alih-alih pendorong keberhasilan teknologi ini.
  3. Integritas dan Moral Hazard

Tantangan terbesar yang tidak bisa diatasi hanya dengan algoritma adalah integritas. Sebagaimana sejarah mencatat, teknologi dapat menjadi pedang bermata dua. Jika celah kecurangan manual ditutup oleh AI, mestinya segala praktek tidak baik yang bukan rahasia lagi akan terkikis kecuali ada tindakan tindakan lain yang tidak bisa di atasi AI, karena bagaimanapun AI brlajar dari data yang diinput manusia. Atau kesengajaan membuat sistem komputasi tidak berdaya. Transformasi digital harus diiringi dengan penguatan kultur anti-korupsi yang ketat dan mekanisme pengawasan internal yang berlapis.

Pengembangan teknologi AI di DJBC bukan sekadar tentang penambahan penerimaan negara, meskipun hasil awal menunjukkan potensi yang cerah. Jauh lebih fundamental, ini adalah upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap lembaga yang berfungsi sebagai garda terdepan perdagangan. Dengan Trade AI, harapan terbesar adalah terciptanya predictive regulation (regulasi prediktif) dan smarter enforcement (penegakan hukum yang lebih cerdas). Bea Cukai akan dapat membedakan dengan cepat antara importir/eksportir yang patuh (compliance) dan mereka yang berisiko tinggi (high risk). Barang dari pelaku usaha yang patuh dapat bergerak lebih cepat (fast track), yang secara langsung akan meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing ekonomi nasional.
Menkeu Pak Purbaya telah menegaskan, “Kalau dulu mungkin masyarakat yang deg-degan urusan sama bea cukai, kalau sekarang penyelundupnya yang deg-degan.” Narasi ini harus menjadi kenyataan.

Stop Scroll Dulu! Ada Panggilan Sayang dari Kampus! 📢

EDUopinions

Keberhasilan implementasi Trade AI dan sistem digital lainnya akan diukur bukan hanya dari besaran penerimaan negara yang berhasil diselamatkan, tetapi dari seberapa jauh sistem ini mampu menghilangkan celah kecurangan, menjamin transparansi, dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil, cepat, dan berintegritas.

Ini adalah momen krusial. Investasi dalam teknologi harus dilihat sebagai investasi untuk menciptakan masa depan kepabeanan yang lebih baik, di mana AI menjadi mitra yang andal bagi Bea Cukai, dan yang terpenting, pelayan yang efisien bagi perekonomian Indonesia. DJBC kini memegang kunci, dan dunia sedang menunggu untuk melihat apakah revolusi AI ini akan benar-benar “menggebuk” habis praktik ilegal, atau justru hanya menambah lapisan birokrasi digital baru.

 

Bambang Purnomo , SS-BA, CSCA, CAVM Solution Consultant

Leave a comment

OUR PARTNER

[mc4wp_form id="491"]

[mc4wp_form id="491"]

POWER ACTION © 2026. All rights reserved.

POWER ACTION © 2026. All rights reserved.